Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3

  • Whatsapp
banner 468x60

Makassar, LiraNews – Saat ini keinginan para penghasil limbah untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 dan limbah lainnya secara benar sesuai ketentuan dan berwawasan lingkungan terus meningkat.

Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014, Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 tersebut, perlu keterlibatan beberapa pihak, yaitu, penghasil Limbah B3 yang dapat berupa pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun Limbah B3, disamping itu adanya pilihan untuk melakukan ekspor Limbah B3.

Pihak-pihak tersebut diatas, dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3 harus mempunyai izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administrative preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Khusus untuk Pengelolaan Limbah B3 yang memerlukan perizinan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi secara Elektronik. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sebagai gambaran dari periode Januari 2018-Agustus 2019 telah diterbitkan 240 izin Pengelolaan Limbah B3, terdiri dari 27 izin Pengumpulan Limbah B3 (skala nasional), 123 izin Pemanfaatan Limbah B3, 59 izin Pengelolaan Limbah B3, 12 izin Penimbunan Limbah B3 dan 19 izin Dumping.

Namun demikian masih sering ditemukan dilapangan adanya kesalahan Pengelolaan Limbah B3 dalam penerapan izin yang diberikan termasuk dalam membuat pelaporan pengelolaan limbah, neraca massa dan pengisian manifest limbah, oleh karenanya dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan industri yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3, maka telah disusun beberapa peraturan teknis dalam Pengelolaan Limbah B3. Hal tersebut yang antara lain melatarbelakangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3. Termasuk juga Pengelolaan Limbah B3 terhadap industri yang kegiatannya tidak termasuk dalam PP 101 Tahun 2014, di Imperial Hotel Makassar.

Dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3, banyak peluang dan tantangan yang dihadapi. Peluang dalam Pengelolaan Limbah B3, antara lain; Limbah B3 dari industri dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya baru. Sudah beberapa SNI dalam Pemanfaatan Limbah B3. Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagai produk samping tidak memerlukan izin Pengelolaan Limbah B3.

Sedangkan tantangan Pengelolaan Limbah B3, antara lain: Pertumbuhan ekonomi berbasis industri meningkatkan jumlah timbulan limbah. Belum semua produk pemanfaatan Limbah B3 mempunyai standar produk yang baku Jasa Pengelolaan Limbah B3 belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Kesadaran pelaku industri masih rendah karena biaya Pengelolaan Limbah masih dianggap beban produksi, dll.

Sosialisasi dengan tema “Peluang dan Tantangan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non B3”, dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Vivien Ratnawati, SH. M.sd yang sekaligus sebagai keynote speech. Sosialisasi ini berlangsung dari tanggal 9-10 Oktober 2019. Dihadiri sekitar 200 orang peserta, yang terdiri dari perwakilan dari unit terkait internal KLHK, Instansi Lingkungan Hidup dari Provinsi dan Kabupate/Kota, industri yang bergerak dibidang Pengelolaan Limbah B3 serta industri penghasil Limbah B3.

Kegiatan Sosialisasi untuk menindaklanjuti amanat Pasal 845 dan Pasal 846 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, dimana salah satu tugas dan fungsi Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 adalah melaksanakan bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3 melalui kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3dan Limbah Non B3”.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah; Memberikan pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dari aspek teknis Pengelolaan Limbah B3. Memberikan pemahaman tentang Peluang dan Tantangan Pengelolaan Limbah B3 dari Kementerian/Lembaga terkait. Mengetahui success story Pengelolaan Limbah B3. Mengupdate informasi terbaru terkait isu impor limbah ilegal.

Kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan kebijakan, aspek teknis, success story dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3 serta diskusi terhadap 16 topik materi yang disajikan oleh narasumber. Adapun materi yang akan disajikan, sebagai berikut:
Perizinan Pengelolaan Limbah B3, oleh Tenaga Ahli Menteri LHK di Bidang Legislasi, Legal dan Advokasi.

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Limbah B3 ke depan oleh Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Ditjen PSLB3 KLHK.
Arah kebijakan Pemerintah dalam Importasi Limbah B3 oleh Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Peluang Pemanfaatan Limbah B3 dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peluang Pengelolaan Limbah B3 menjadi Sumber Daya Baru oleh Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Peluang dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Non B3 untuk sektor Pertanian oleh Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, kementerian Pertanian.
Pemantauan dan Pengawasan Izin Pengangkutan Limbah Barang Khusus oleh Direktur Multi Moda, Kementerian Perhubungan.

Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM oleh Deputi Perizinan dan Inspeksi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 oleh Kasubdit Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3.

Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengangkutan Limbah B3 oleh Kasubdit Pengangkutan dan Pengelohan Limbah B3.
Penerapan Permen LHK Nomor: 63 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor: 12 Tahun 2018 oleh Kasubdit Penimbunan dan Dumping Limbah B3, Dirjen PSLB3 KLHK.

Penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping Pengecualian Limbah B3 oleh Kasubdit Penetapan dan Notifikasi Limbah B3 dan Limbah Non B3, Dirjen PSLB3 KLHK.
Peluang dan Tantangan Pengelolaan Limbah Baterai Lithium di Indonesia Menyambut Era Mobil Listrik, oleh DR Taufik Hidayat.

Peluang dan Tantangan Pengelohan Limbah B3 Medis, oleh Direktur PT RSUP Wahidin Sudirohusodo. Peluang Pengelolaan Limbah B3 dengan Fasilitas Dump Tailing, oleh Direktur PT Kasongan.
Penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping oleh Direktur PT PJB UP Paiton.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3. Semoga dengan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan Pengelolaan Limbah B3 menjadi lebih baik dari sebelumnya. LN-SUB

banner 300x250

Related posts

banner 468x60