Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Turunannya

  • Whatsapp
banner 468x60

Makassar,  LiraNews – Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menyelenggarakan sosialiasi virtual sesi pertama terkait Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 3 peraturan pemerintah turunannya.

Sebanyak 296 wakil dari UPT Pusat KLHK, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Provinsi seluruh Sulawesi antusias mengikuti FGD yang dilangsungkan secara virtual tersebut. FGD sesi kedua akan dilaksanakan Senin 5 April 2021.

“Untuk melaksanakan upaya pengawasan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, kita akan lebih bersinergi, membangun komitmen dan menyamakan persepsi antara pusat dan daerah. Polisi kehutanan dan pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki andil yang besar dalam penerapan undang-undang Cipta Kerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Dodi Kurniawan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, dalam sambutan pembukaannya, Kamis 1 April 2021.

Tiga peraturan turunan yang disosialisasikan melalui FGD yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup; PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PP No 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

“Sosialisasi ketiga peraturan pemerintah ini sangat strategis agar dipahami publik dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan oleh para pemangku kepentingan terkait. Sebagai pelayan publik yang baik, kita harus paham betul peraturan perundangan yang berlaku, termasuk sejauh mana kewenangan masing-masing satuan kerja,” kata Dodi Kurniawan.

Hari pertama sosilisasi khusus membahas Undang-Undang Cipta Kerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dilanjutkan dengan membahas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami memohon masukan dan saran konstruktif dari semua peserta guna memperkaya rancangan peraturan Menteri LHK. Kami akan merespon pertanyaan dan mengkompilasi secara utuh semua masukan, saran dan pertanyaan seluruh peserta,” kata Dodi Kurniawan menutup paparannya di hari pertama FGD. LN-SUB

banner 300x250

Related posts

banner 468x60